Slamet Ariyadi Desak Pertamina Benahi Distribusi BBM di Madura, Antrean SPBU Jadi Sorotan
 |
| Slamet Ariyadi DPR RI Dapil Madura (Foto: Istimewa) |
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan antrean panjang kendaraan dan kekosongan stok BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan.
Slamet menilai, persoalan distribusi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi. Ia meminta Pertamina menyesuaikan alokasi BBM dan jadwal pengiriman berdasarkan kebutuhan aktual di setiap wilayah.
“Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Madura harus segera diatasi. Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan DO untuk setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Slamet, Rabu (21/10/26).
Menurutnya, keterlambatan pengiriman dan pengurangan alokasi DO perlu ditelusuri secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan pasokan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah.
Ia menegaskan, dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi. Pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro dan kecil juga berpotensi mengalami kerugian akibat terganggunya ketersediaan bahan bakar.
“Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat, pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.
Gangguan distribusi BBM di Madura dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, termasuk Bangkalan dan Pamekasan. Di Bangkalan, kekosongan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU disebut berdampak pada aktivitas warga dan operasional angkutan umum.
Sementara itu, antrean kendaraan juga dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Pamekasan. Kondisi tersebut muncul di tengah laporan mengenai keterlambatan pengiriman dan pengurangan alokasi DO.
Berdasarkan laporan media pada 20 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengirimkan surat kepada Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan mengenai keterlambatan pasokan. Adapun pemantauan pemerintah daerah di Pamekasan mengidentifikasi sejumlah persoalan distribusi yang perlu ditindaklanjuti, termasuk keterlambatan pengiriman, pengurangan DO, serta dugaan ketidaktertiban administrasi penyaluran BBM bersubsidi.
Menyikapi kondisi tersebut, Slamet meminta Pertamina berkoordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyebab gangguan dapat segera diketahui dan ditangani secara terukur.
Slamet menekankan bahwa ketersediaan BBM secara nasional harus diimbangi dengan distribusi yang tepat di tingkat daerah. Menurutnya, mekanisme DO perlu mempertimbangkan tingkat konsumsi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi geografis masing-masing wilayah.
Ia menyebut karakteristik Madura sebagai wilayah kepulauan membutuhkan perencanaan distribusi yang cermat. Faktor jarak dan akses pengiriman harus diperhitungkan agar keterlambatan pasokan tidak berujung pada kekosongan stok di SPBU.
“Pertamina harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Setiap kendala distribusi harus segera ditangani agar tidak terjadi kekosongan stok dan antrean panjang,” tegasnya.
Ia juga mendorong evaluasi berkala terhadap realisasi pengiriman dan kebutuhan BBM di setiap SPBU. Dengan cara tersebut, penyesuaian alokasi dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil, sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan pasokan antardaerah.
“Distribusi BBM harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Wilayah kepulauan seperti Madura membutuhkan perencanaan distribusi yang lebih kuat karena faktor jarak dan akses dapat memengaruhi ketepatan waktu pengiriman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Slamet mengingatkan bahwa kelangkaan BBM dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Selain menghambat mobilitas warga, kondisi tersebut berisiko mengganggu distribusi barang, kegiatan pertanian, aktivitas perikanan, hingga operasional usaha kecil.
Waktu yang terbuang untuk mengantre atau mencari SPBU yang masih memiliki stok juga dapat menambah beban masyarakat. Karena itu, ia meminta langkah konkret segera dilakukan agar pasokan kembali stabil dan aktivitas warga tidak terus terganggu.
Di tengah kondisi tersebut, Slamet mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa pembelian berlebihan maupun penimbunan dapat memperburuk tekanan terhadap pasokan.
“Masyarakat kami minta tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. Namun, pada saat yang sama, Pertamina harus memastikan pasokan tersedia secara cukup dan merata agar masyarakat tidak panik,” pungkasnya.
Slamet berharap evaluasi distribusi dan percepatan pengiriman segera memberikan hasil nyata, sehingga antrean kendaraan dapat berkurang dan kebutuhan BBM masyarakat di berbagai wilayah Madura kembali terpenuhi.
Mmt
#Slamet#
